nusakini.com-Jakarta -Para pedagang bakso dan mie ayam yang tergabung dalam PAPMISO telah menyampaikan keluhannya terkait sulitnya mengurus sertifikasi halal kepada Presiden Joko Widodo.  

Kondisi yang mereka sampaikan kepada Presiden pada acara di Bekasi 4 Maret 2019 lalu tersebut, menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso, merupakan fakta bahwa Penyelia Halal belum hadir di tengah Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Hal ini karena pelaku usaha banyak yang belum tahu dan paham Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).  

"Yang perlu diketahui dan dipahami, dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ditegaskan bahwa Pelaku Usaha, termasuk di dalamnya UKM, yang mengajukan permohonan sertifikat halal, wajib memiliki Penyelia Halal," kata Sukoso di ruang kerjanya di Kantor BPJPH, Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Senin (06/05). 

Pasal 1 ayat 13 UU JPH menjelaskan bahwa Penyelia Halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). “Tugas Penyelia Halal berdasarkan Pasal 28 UU tersebut, adalah mengawasi PPH di tempat dia bekerja, hingga mendampingi auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan," kata Sukoso. 

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret
• 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI

Atas kondisi yang demikian, maka mereka yang berkategori UKM tersebut, perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan intensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka selaku Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam UU JPH.  

"Jadi mereka perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan yang intensif. Sehingga mereka sadar pentingnya Penyelia Halal untuk bisa memenuhi standar halal produknya. Dengan keterbatasan para UKM, maka perlu diberikan solusi kepada mereka. Untuk solusi bagi mereka, kami melakukan terobosan dengan membentuk Halal Center, yang merupakan hasil kerjasama BPJPH dengan Perguruan Tinggi," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tersebut. 

Sukoso menambahkan, Penyelia Halal di Halal Center Perguruan Tinggi, nantinya akan melakukan peran sesuai UU JPH, yaitu membina, mendampingi agar produk bisa memenuhi standar halal, dan menginput kebutuhan dokumen ke BPJPH atas nama Halal Center.  

"UKM supaya tidak direpoti secara teknis, saat entry data ke sistem BPJPH, maka perlu peran Halal Center," jelas dia. 

Untuk UKM nya, nantinya bisa dikoordinir dalam satu grup binaan Halal Center. Pengkoordinasiannya dapat berdasarkan kesamaan usaha atau kesamaan tempat usaha yang terorganisir. 

Menurut pria asal Banyuwangi tersebut, Penyelia Halal tentunya menjadi profesi yang menjanjikan di masa depan. Dan kebutuhan akan Penyelia Halal akan meningkat sejalan dengan makin tingginya kesadaran Pelaku Usaha kita untuk menghadirkan produk yang benar-benar halal bagi rakyat Indonesia. (p/ab)